Gara-Gara “Paspor Kuat”, Alumnus LPDP Ini Jadi Public Enemy?

Siapa sangka alumnus beasiswa LPDP yang satu ini bakal bikin gaduh satu Indonesia? Namanya DS. Dia bukan orang sembarangan—lulusan S2 Sustainable Energy dari Delft University of Technology, Belanda. Tapi, bukan prestasi akademiknya yang jadi omongan, melainkan ambisinya buat “menjauhkan” anak-anaknya dari status WNI.

Kalau mau jujur, secara aturan sebenarnya DS ini nggak salah. Dia taat kontrak. Lulus tahun 2017, dia pulang dan mengabdi sampai 2023. Dari tanam ribuan pohon bakau sampai bangun sekolah di pelosok NTT sudah dia jalani. Masalahnya, citra “pahlawan” itu langsung ambyar gara-gara satu video unboxing.

Bukan unboxing gadget terbaru, tapi paspor Inggris milik anak keduanya. Di Threads dan Instagram, dia pamer dokumen itu sambil melempar kalimat yang cukup nylekit: “Cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan.” Dia pengen anaknya punya “paspor kuat” biar gampang akses ke mana-mana.

Sontak saja netizen terbelah. Ada yang bilang itu hak pribadi karena tugas negaranya sudah selesai. Tapi, banyak juga yang merasa dikhianati. Rasanya kok etis nggak sih, sekolah dibiayai pakai uang pajak rakyat tapi malah bangga pengen lepas dari identitas Indonesia? Kasus ini jadi tamparan keras buat dapat beasiswa LPDP; ternyata pinter aja nggak cukup kalau rasa cintanya pada tanah air nggak ikut tumbuh.

Bukan Cuma Satu, Ternyata Ada 44 Penerima Beasiswa LPDP yang Belum kembali

Urusan penerima beasiswa yang “lupa” jalan pulang ke Indonesia ternyata bukan cuma isapan jempol. Direktur LPDP, Sudarto, blak-blakan menyebutkan kalau saat ini ada sekitar 44 penerima awardee yang terdeteksi belum kembali ke tanah air.

Dari puluhan orang itu, langkah tegas sudah mulai diambil. Sudah ada 8 orang penerima beasiswa LPDP yang dijatuhi sanksi berat, termasuk perintah untuk mengembalikan seluruh dana studi yang pernah mereka pakai. Sementara itu, 36 orang lainnya sekarang lagi masuk “radar” dan sedang dalam proses penanganan.

Lalu, bagaimana cara LPDP mengendus jejak mereka? Ternyata caranya cukup berlapis. Sudarto menjelaskan kalau pihaknya bekerja sama dengan Dirjen Imigrasi untuk memantau data perlintasan keluar-masuk negara. Tapi nggak cuma itu, laporan dari masyarakat dan “patroli” di media sosial para awardee juga jadi senjata ampuh buat melacak siapa saja yang nggak memenuhi kewajiban pengabdiannya.